Pemerintah Cabut Izin 25 PTS

Masyarakat Diminta Cermat Memilih Perguruan Tinggi

Cirebon,  — Pemerintah mencabut izin operasional 25 perguruan tinggi swasta yang dinilai tidak memenuhi syarat standar nasional pendidikan tinggi. Masyarakat diimbau berhati-hati memilih perguruan tinggi. Ke-25 perguruan tinggi swasta (PTS) tersebut adalah bagian dari 192 institusi pendidikan tinggi yang ditutup selama dua tahun terakhir. Kasusnya bervariasi, mulai dari kelemahan administrasi, konflik internal, hingga jual-beli ijazah. Adapun secara keseluruhan perguruan tinggi yang aktif terdata 4.560 perguruan tinggi negeri dan swasta. Kepala Subdirektorat Pengendalian Kelembagaan Perguruan Tinggi (PT) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Henri Tambunan, Kamis (12/10) di Jakarta, menegaskan, ke-25 PTS tersebut sudah diberi kesempatan untuk berbenah selama 6-12 bulan, tetapi tidak berhasil. ”Terhadap PTS pelaku pelanggaran berat, seperti jual-beli ijazah, langsung ditutup karena sudah tergolong kriminal,” kata Henri. Direktur Pembinaan Kelembagaan Kemristek dan Dikti Totok Prasetyo menuturkan, ada tiga alasan utama penutupan PTS itu. Semuanya berkait dengan standar nasional pendidikan tinggi, yang meniscayakan penjaminan mutu di segala aspek, termasuk kelembagaan, dosen, dan tridarma perguruan tinggi. Alasan pertama, PTS mengajukan kepada Kopertis serta Kemristek dan Dikti agar memberi mereka izin menutup diri. Faktornya, peminat PTS tersebut sudah tidak ada sehingga operasional tak berkelanjutan. Kedua, PTS tersebut secara faktual sudah tak ditemukan. Di pangkalan data pendidikan tinggi Kemristek dan Dikti.

ALASAN PENUTUPAN PERGURUAN TINGGI

• Tidak ada proses tridarma perguruan tinggi (perkuliahan, pengabdian masyarakat, dan lain-lain)

• Tidak mempunyai mahasiswa

• Tidak mempunyai dosen

• Tidak mempunyai gedung atau lahan Pembubaran Perguruan Keinginan Tinggi Negeri Melakukan pelanggaran berat pemilik/yayasan

• tidak terakreditasi,

• PT menyelenggarakan pendidikan tetapi mengeluarkan jarak jauh tanpa gelar akademik, vokasi, dan izin menteri atau profesi

• PT tidak lagi memenuhi syarat pendirian PT (tidak mempunyai dosen tetap, lokasi/lahan/bangunan)

• Terjadi konflik/sengketa baik antarpengurus yayasan atau pemangku kepentingan internal PTS sehingga penyelenggaraan tridarma PT terganggu.

PERGURUAN TINGGI YANG DICABUT IZINNYA :

1. Akademi Keperawatan Jayapura

2. STIKES Majapahit Singaraja

3. STKIP Indonesia Kupang

4. Sekolah Tinggi Teknologi dan Kejuruan Gianyar Bali

5. Sekolah Tinggi Ilmu Teknologi Kelautan Nusantara Kupang

6. Akademi Teknik Bima NTB

7. Universitas PGRI Nusa Tenggara Timur Kupang

8. Universitas Cakrawala Madiun

9. Universitas Tritunggal Surabaya

10. Akademi Sekretari Manajemen Lancang Kuning

11. Akademi Teknologi Lorena Medan

12. Akademi Seni Rupa dan Desain Akseri Yogyakarta

13. Akademi Teknologi Otomotif Nasional Yogyakarta

14. Akademi Sekretari dan Manajemen Indonesia Bantul

15. Akademi Keuangan dan Perbankan YIPK Yogyakarta

16. Akademi Kesejahteraan Sosial Tarakanita Yogyakarta

17. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adhy Niaga Provinsi Jawa Barat

18. Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Cakrawala Bogor

19. Akademi Sekretaris ISWI Jakarta

20. Sekolah Tinggi Manajemen Industri Indonesia Jakarta

21. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Yapann Jakarta

22. Akademi Akuntansi Bentara Indonesia Jakarta

23. STKIP Suluh Bangsa Tangerang Selatan

24. STISIP Pusaka Nusantara Jakarta

25. Universitas Preston Indonesia Medan

PTS tersebut masih berstatus aktif atau dalam pembinaan. Akan tetapi, ketika diverifikasi, gedungnya sudah tak ada atau beralih fungsi. Adapun alasan ketiga, PTS terbukti melakukan pelanggaran, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. Untuk pelanggaran ringan dan sedang, misalnya konflik internal yayasan atau tidak disiplin dalam menjamin mutu, PTS diberi waktu 6 bulan untuk berbenah. Jika masalahnya karena kekurangan dosen, PTS diminta segera merekrut dosen tetap yang berdisiplin ilmu linear dengan program studi. Apabila konflik melibatkan antar-pengurus yayasan, dianjurkan menyelesaikannya, termasuk melalui pengadilan. ”Jika 6 bulan tuntas, maka kementerian memberikan toleransi 6 bulan lagi. Tetapi, kalau sudah setahun masalahnya belum juga beres, terpaksa ditutup,” ujar Henri. Contoh PTS yang beroperasi tanpa izin adalah Politeknik Negeri Timika di Papua. Pengurusnya tak pernah mengajukan izin pendirian PTS, tahu-tahu sudah membangun gedung dan merekrut mahasiswa. ”Ini tergolong penipuan publik. Selain ditutup, kasus ini juga kami ajukan ke kepolisian,” ujar Henri. Adapun contoh PTS yang ”menghilang” ialah Sekolah Ilmu Manajemen IMNI. Di pangkalan data kementerian, lembaga ini berstatus dalam pembinaan. Ketika Kompas mendatangi alamatnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ternyata gedungnya sudah dijual. Demikian pula dengan kampus cabangnya di Gondangdia, Jakarta Pusat. Gedungnya sudah dibongkar, berganti menjadi perkantoran.

Ketua Kopertis Wilayah III (DKI Jakarta) Illah Sailah menyatakan, IMNI sudah dinonaktifkan sejak 2015 karena tak memenuhi standar nasional pendidikan tinggi, termasuk kecukupan dosen. Setelah lebih dari satu tahun IMNI tak juga menunjukkan tanda-tanda pembenahan akhirnya direkomendasikan untuk ditutup. Sekolah Tinggi Manajemen Industri Indonesia (STMI) Jakarta juga berganti nama menjadi Politeknik STMI Jakarta. Gedung yang berlokasi di kawasan Cempaka Putih itu tampak diwarnai kegiatan perkuliahan. Namun, kalangan mahasiswa risau terkait legalitas ijazah. ”Beberapa kakak kelas mengeluh karena batal mendaftar CPNS lantaran ijazah tidak diakui negara,” kata seorang mahasiswi. Pembantu Direktur I Politeknik STMI Jakarta Ridzky Kramanandita menyatakan tidak tahu-menahu pencabutan izin operasional itu. Nasib 6.400 eks mahasiswa Universitas PGRI NTT Kupang juga tidak jelas. Mereka menolak masuk PT yang diaktifkan Kemristek.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *